Makalah Tentang Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahasiswa kerapkali menjadi pelopor atas setiap perubahan yang terjadi sepanjang perjalanan berbangsa dan bernegara Indonesia. Mulai dari zaman proklamasi, orde baru sampai reformasi ini. Hal ini karena mahasiswa memiliki kepekaan terhadap permasalahan kemasyarakatan Indonesia. Begitu banyak perubahan yang terjadi atas campur tangan mahasiswa. Tentu saja hal ini bersifat positif, dimana reformasi membuat demokrasi semakin utuh.

Namun pelaksanaan demokrasi oleh mahasiswa ini terhambat adanya berbagai macam problematika. Padahal mahasiswa adalah salah satu penopang dalam berbangsa dan bernegara, dimana mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas tentang peran mahasiswa dalam demokrasi indonesia serta berbagai problematika yang menyertai. Selain itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai solusi atas permasalahan yang ada.

1. Rumusan Masalah
   1. Bagaimana peran mahasiswa dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia?
   2. Apa sajakah faktor penyebab mahasiswa menjadi peka terhadap berbagai permasalahan kemasyarakatan?
   3. Apakah problematika yang menghambat pelaksanaan demokrasi oleh mahasiswa?
   4. Bagaimana solusi atas problematika tersebut?

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam sejarah perjalanan bangsa pasca kemerdekaan Indonesia, mahasiswa merupakan salah satu kekuatan pelopor di setiap perubahan.  Tumbangnya Orde Lama tahun 1966, Peristiwa  Lima Belas Januari (MALARI) tahun 1974, dan terakhir pada runtuhnya Orde baru tahun 1998 adalah tonggak sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia.  Sepanjang itu pula mahasiswa telah berhasil mengambil peran yang signifikan dengan terus menggelorakan energi “perlawanan” dan bersikap kritis membela kebenaran dan keadilan.

Menurut Arbi Sanit,[i]^[5] ada lima sebab yang menjadikan mahasiswa peka dengan permasalahan kemasyarakatan sehingga mendorong mereka untuk melakukan perubahan. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai pandangan luas untuk dapat bergerak di antara semua lapisan masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang di antara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik melalui akulturasi sosial budaya yang tinggi diantara mereka. Keempat, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan akan memiliki kelebihan tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain adalah kelompok elit di kalangan kaum muda. Kelima, seringnya mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan dan penelitian berbagai masalah masyarakat, memungkinkan mereka tampil dalam forum yang kemudian mengangkatnya ke jenjang karier.

Disamping itu ada dua bentuk sumber daya yang dimiliki mahasiswa dan dijadikan energi pendorong gerakan mereka. Pertama, ialah Ilmu pengetahuan yang diperoleh baik melalui mimbar akademis atau melalui kelompok-kelompok diskusi dan kajian.  Kedua, sikap idealisme yang lazim menjadi ciri khas mahasiswa[ii]^[6].  Kedua potensi sumber daya tersebut ‘digodok’ tidak hanya melalui kegiatan akademis didalam kampus, tetapi juga lewat organisasi-organisasi ekstra universitas yang banyak terdapat di hampir semua perguruan tinggi.

Peran sejarah cukup besar dimainkan oleh kaum muda, sebagaimana secara tepat digambarkan Arbi Sanit. Menurut Arbi Sanit (1989), ada dua peranan pokok yang selalu tampil mewarnai sejarah aktivitas mahasiswa selama ini, yakni:Sebagai kekuatan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan masvarakat.. Kedua, Sebagai pencetus kesadaran masyarakat luas akan problema yang ada dan menumbuhkan kesadaran itu untuk menerima alternatif perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga masyarakat berubah ke arah kemajuan.

Dua peranan pokok inilah yang sesungguhnya dijalankan oleh para mahasiswa, atau pun kaum terpelajar umumnya, di zaman kolonial clan yang kemudian diperankan juga oleh generasi berikutnya sampai saat ini. Kendatipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa saat ini semakin dirasakan menurunnya daya pengaruh gerakan mahasiswa terhadap perubahan masyarakat umumnya, maupun terhadap proses pengambilan keputusan. Setelah berhasil menggulingkan lokomotif rezim otoriter Orde Baru, Suharto, perubahan substansial dari cara cara Orde Baru tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan yang timbul adalah kecenderungan berbedanya arah gerakan sebagian mahasiswa dengan apa yang tengah diperjuangkan masyarakat lewat lembaga politik formalnya. Tentu saia realitas ini tidaklah diliha’__ dalam term “benar salah”, sebab is lebih merupakan suatu konsekuensi logis dari proses perubahan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia terdapat lima organisasi mahasiswa ekstra universitas atau sering dinamakan ormas mahasiswa, yang cukup menonjol, yaitu HMI Dipo (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi) dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Kesemuanya menarik untuk dikaji karena sama-sama membawa label Islam sebagai identitas organisasinya, namun memiliki corak wacana dan strategi perjuangan yang khas.

Fenomena penting yang ada kaitannya dengan lembaga kemahasiswaan, yaitu gejala lebih berminatnya mahasiswa terhadap lembaga lembaga nonafiliatif . Bagian ini secara lebih khusus tetapi singkat menyoroti soal kelembagaan itu. Dalam konteks ini secara sederhana dikedepankan dua problematika yang saling mengait, yang berhubungan dengan kelembagaan mahasiswa.

Problematika pertama menyangkut gejala ‘diskontinuitas’ sumber cumber rekruitment‘ kader pimpinan dengan ladang ‘orbitasi’ kader. Selama ini, setuju atau tidak, sumber cumber ` rekruitment kader pimpinan mahasiswa yang potensial adalah organisasi mahasiswa ekstra universiter/institutes, sernentara ladang orbitasi kader yang subur adalah lembaga kemahasiswaan intra universiter/institutes. Keadaan ini berjalan secara baik dan dinamis sampai sekitar awal 1978, ketika pemerintah memberlakukan kebijaksanaan NKK/BKK. Lepas dari maksud kependidikan yang menyertainya, tidak dapat diingkari bahwa pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, terutama proses restrukturisasi lembaga kemahasiswaan membawa dampak yang luas, yang langsung menyebabkan ladang orbitasi yang subur itu semakin kurus saja. ‘Zat zat hara’ yang selama ini menggemukkan dinamika mahasiswa, semakin dikuras. Pada saat berikutnya, sumber cumber rekruitment yang potensial ikut mengalami nasib yang serupa. Lembaga kemahasiswaan ekstra universiter semakin diciutkan peranannya.

Problematika kedua, justru merupakan akibat langsung dari problematika pertama, yakni semakin terbukanya dunia kemahasiswaan terhadap ‘intervensi’ kepentingan kepentingan lain yang kadang kadang destruktif adanya. Bisa kita bayangkan runyamnya keadaan, jika di satu sisi para kader tidak lagi dipersiapkan di cumber cumber rekruitment secara terkonsentrasi, semen tara ladang orbitasi pun tidak lagi terlalu subur. Sulit untuk dibantah bahwa dasar bagi restrukturisasi lembaga kemahasiswaan yang dilakukan tahun 1978 adalah upaya untuk mencegah konsentrasi mahasiswa di tingkat universitas dan antaruniversitas sebagai suatu kekuatan pendobrak. Jadi sangat politis. Tetapi yang kurang diperhitungkan ialah, di camping tereliminasinya salah satu substansi pembangunan pendidikan yaitu pembentukan kepribadian, juga terpecahnya mahasiswa ke dalam puluhan atau bahkan ratusan lembaga non afiliatif yang justru membuat kerepotan baru bagi para penentu kebijaksanaan politik pendidikan

Kondisi saat ini,    GM mengambil posisi dan menciptakan isu yang berbeda-beda tanpa dikawal oleh semangat sebuah mainstream utama. Sehingga ketika akan melakukan reposisi, seharusnya mengagendakan main stream utama dari isu-isu yang akan digagas dan perjuangkan oleh masing-masing organ. Sampai saat ini menurut hemat saya, main stream yang memungkinkan melakukan konsolidasi sekaligus perjuangan  demokrasi  yakni bagaimana melakuklan proses pemberdayaan atau penguatan terhadap peran rakyat yang selama ini terpinggirkan oleh dua kekuatan besar, yakni Oligarki Negara dan Imperialisme Neo Liberal. Dengan kata lain agenda besarnya dalah radikalisasi peran rakyat agar lebih berdaulat.

Radikalisasi Peran Rakyat

Salah satu yang menjadi problem besar dari demokratisasi di Indonesia adalah tidak ketidakmampu rakyat bersikap secara mandiri, rasional dan kritis dalam melihat permasalahan bangsanya. Rakyat tidak memiliki kekuatan yang utuh dan hegemonik untuk melakukan perlawanan menuju kemandirian dan kebebasan bersikap. Sebagian masyarakat kita masih memiliki nalar pragmatisme yang cukup akut. Salah satu indikasinya adalah ketika menentukan hak-hak politiknya dan pilihan politiknya kepada partai politik, rakyat tidak berangkat dari sebuah pemahaman yang utuh tentang makna dan fungsi partai politik, visi partai politik beserta calegnya. Pilihan dan sikap politik tidak berangkat dari kesadaran kritis. Sehingga kita sulit menemukan masyarakat yang secara sukarela bergerak dalam aktivitas dukung mendukung kepentingan politik tertentu (Peserta Pemilu). Mereka akan bergerak kalau dibayar, diberikan dukungan materi yang membuat hidup mereka senang dan survive.

Dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh gerakan Pro Demokrasi termasuk dalam halnya GM akan tertolak oleh pragmatisme masyarakat, karena mereka tidak memerlukan gagasan-gagasan yang berat dan bagi mereka utopis. Mereka berprinsip bagaimana saya bisa makan dan kenyang hari ini. Sehingga tidak mengherankan, ketika kekuatan orde baru mencoba mengajak masyarakat mengingat kembali kemakmuran semu yang dibangun oleh Suharto, masyarakat langsung tersadarkan dan merasa rindu dengan kondisi ketika Suharto berkuasa.

Di sinilah mainstream penguatan, penyadaran dan pendidikan politik rakyat sebagai bagian dari proses radikalisasi peran rakyat menjadi penting. Ada beberapa alasan mainstream ini menjadi fokus Pertama, Kran demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya Suharto, yang diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, tidak diiringi oleh mental dan sikap yang demokratis. Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, kekritisan dan kemandirian berpikir dan bersikap. Sehingga Demokratisasi yang muncul adalah anarkisme, kekerasan, perpecahan tapi bukan perubahan yang paradigmatik dan konstruktif.

Kenyataan tersebut diperparah oleh faktor kedua yakni semakin menguatnya penjajahan yang dilakukan kapitalisme dengan Neo Liberal nya. Kapitaslime menawarkan dan meninabobokan masyarakat dengan cara menggembor-gemborkan sikap hidup yang hedonis, serba mewah dan menempatkan materi di atas segala-galanaya. Semua level masyarakat, berkompetisi untuk meraih materi sebanyak-banyaknya dan bersaing untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang layak. Kapitalisme menjadikan segala sesuatu harus dihargai dengan materi. Sehingga tidak mungkin mangajak apalagi menggerakkan masyarakat yang sedang kelaparan untuk memikirkan format serta bangunan demokratisasi di Indonesia. Masyarakat dengan kungkungan kapitalisme, tidak memiliki ruang-ruang berpikir rasional dan  kritis.

Faktor ketiga, Ketergantungan masyarakat kepada kaum kapital itu diperparah lagi oleh pragmatisme negara dalam memberikan ruang pastisipasi secara sehat kepada masyarakat. Negara gagal dalam menciptakan ruang-ruang berpikir rasional kepada masyarakat, akan tetapi justru sebaliknya negara mempertontonkan sikap dan budaya kapitalistik dan feodalistik dalam mengurus negara. Fenomena Korupsi dan Nepotisme menunjukkan betapa negara tidak pernah memiliki keberpihakan terhadap rakyat. Birokrasi yang kaku dan korup yang diperagakan negara tidak memberi ruang partisipasi yang sehat di tengah ruang demokrasi yang seharusnya mengalami keterbukaan. Negara lewat kebijakan – kebijakan  dan Undang-undangnya kebih banyak memihak kepada kaum kapital daripada memberdayakan masyarakat.

Sementara itu sistem politik saat ini sama sekali tidak memberikan jalan alternatif untuk keluar dari permasalahn-permasalahan di atas. Partai Politik sebagai salah satu instrumen dan infrastruktur demokrasi, gagal melakukan pendidikan dan komunikasi politik yang sehat kepada masyarakat. Bahkan ada beberapa partai politik yang sangat memamfaatkan, kebodohan, ketidakberdayaan serta irrasonalitas masyarakat pemilihnya. Karena dengan demikian mereka begitu mudah mendapat dukungan hanya dengan memberikan masyarakat kepuasan materi, tapi tidak menjalankan kewajibannya yakni melakukan pendidikan politik

Dari ekplorasi di atas, maka Reposisi Gerakan Mahasiwa Pasca Pemilu 2004 adalah dengan mengagendakan penguatan basis dan radikalisasi peran rakyat dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam sejarah perjalanan bangsa pasca kemerdekaan Indonesia, mahasiswa merupakan salah satu kekuatan pelopor di setiap perubahan. Mahasiswa telah berhasil mengambil peran yang signifikan dengan terus menggelorakan energi “perlawanan” dan bersikap kritis membela kebenaran dan keadilan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam problematika yang menghalangi mahasiswa dalam berdemokrasi. Diantaranya, lembaga kemahasiswaan ekstra universiter semakin diciutkan peranannya dan semakin terbukanya dunia kemahasiswaan terhadap ‘intervensi’ kepentingan kepentingan lain yang kadang kadang destruktif adanya. Salah satu yang menjadi problem besar dari demokratisasi di Indonesia adalah tidak ketidakmampu rakyat bersikap secara mandiri, rasional dan kritis dalam melihat permasalahan bangsanya. Di sinilah mainstream penguatan, penyadaran dan pendidikan politik rakyat sebagai bagian dari proses radikalisasi peran rakyat menjadi penting.

1. Saran

Sistem politik saat ini sama sekali tidak memberikan jalan alternatif untuk keluar dari permasalahn-permasalahan di atas. Seharusnya Partai Politik sebagai salah satu instrumen dan infrastruktur demokrasi, melakukan pendidikan dan komunikasi politik yang sehat kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga perlu diberikan penguatan basis dan radikalisasi peran rakyat dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia Sehingga demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. 

By Mengembalikan Keadaan Hukum Indonesia

Just another Student Blogs weblog